Myanmar: “Negeri Sang Junta Militer”

Oleh: Utami Septi Dewi*

Myanmar adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan anggota dari organisasi regional yaitu ASEAN. Bentuk pemerintahan Myanmar saat ini adalah Junta Militer dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). SPDC ini dipimpin oleh Jenderal Than Shwe yang juga merupakan kepala negara Myanmar sejak 23 April 1992 hingga sekarang, sedangkan Kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri Jenderal Thein Sein. Junta militer telah berkuasa di Myanmar selama 46 tahun terhitung sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962.

Semenjak berkuasanya junta militer, sudah banyak terjadi aksi demonstrasi dari rakyat Myanmar baik itu yang dimotori oleh para aktivis mahasiswa maupun tokoh agama yaitu biksu. Para demonstran mengecam kekuasaan militer di kursi pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh sipil. Aksi demonstrasi ini disikapi oleh pemerintah militer dengan tindak kekerasan dan tidak sedikit memakan korban. Demontrasi terbesar sepanjang sejarah berkuasanya militer di Myanmar terjadi pada 8 Agustus 1988. Demonstrasi ini dikenal dengan generasi 88 yang melibatkan banyak pelajar dan biksu sebagai bentuk perlawanan terhadap Ne Win dan menuntut sistem demokrasi. Perjuangan rakyat Myanmar melalui aksi demostrasi ini berhasil membuat Jenderal Ne Win sebagai pemimpin junta militer mengundurkan diri, meskipun telah mengorbankan sekitar kurang lebih 3.000 orang meninggal akibat tindakan keras dari tentara pemerintah.

Pengunduran diri Jenderal Ne Win bukan berarti akhir dari kekuasaan Junta Militer, tetapi kekuasaan tersebut digantikan oleh Jenderal Maung Maung. Meskipun masih berlatar belakang militer, namun kebijakan jenderal Maung Maung lebih cenderung bersifat demokratis. Hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi kekuasaan junta militer di kursi pemerintahan, sehingga pada akhirnya terjadi kudeta untuk kedua kalinya oleh Jenderal Sung Maung pada 19 September 1988.

Junta militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung berstatus sebagai State Law and Order Restoration Council (SLORC). Dibawah kepemimpinan Saw Maung, kebijakan yang dikeluarkan cenderung membawa perubahan bagi Myanmar, menjadi lebih terbuka dengan negara lain terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Namun pada 23 April 1992, Saw Maung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus pemimpin SCLOR dan memilih Jenderal Than Shwe sebagai penggantinya. Diawal kepemimpinannya, Jenderal Than Shwe merubah nama  State Law and Order Restoration Council menjadi State Peace and Development Council.

Junta militer di Myanmar dapat dikatakan sangat bersifat Rasial. Bagaimana tidak, kudeta yang dilakukan oleh militer didominasi oleh etnis Burma atau Bama yang juga merupakan etnis mayoritas di Myanmar. Itu berarti kekuasaan atas pemerintahan Myanmar dikuasai oleh satu etnis yaitu etnis Burma atau Bama. Hal tersebut pasti akan berdampak pada kebijakan junta militer yang lebih bersifat memihak dan menguntungkan etnis Bama. Kondisi inilah yang memicu terjadinya perlawanan dari rakyat Myanmar terhadap pemerintah militer terutama dari etnis non-Bama yang merasa tertindas dan adanya ketidakadilan.

Selama 46 tahun berkuasanya junta militer di Myanmar, ada beberapa hal menarik terkait kebijakan-kebijakan junta militer terhadap Myanmar. Diantaranya perubahan nama Negara dari Burma menjadi Myanmar dan Pemindahan ibu kota negara ke Naypyidaw.

Seperti yang diketahui oleh semua orang bahwa Burma adalah salah satu negara yang berada dikawasan Asia Tenggara. Namun nama negara Burma tidak lagi terdapat di dalam daftar negara-negara kawasan Asia Tenggara. Terdapat nama lain yang menggantikan nama Burma, yaitu Myanmar. Perubahan nama negara dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung pada tanggal 18 Juni 1989. Perubahan nama negara menjadi Myanmar ditujukan untuk menghilangkan kesan rasial yang melekat pada nama Burma. Berdasarkan data dari CIA, 68% dari total penduduk negara ini adalah etnis Burma atau Bama. Itu berarti nama Burma hanya mewakili etnis Bama dan terkesan negara ini adalah milik etnis Bama, sementara Burma merupakan negara dengan penduduk yang multi etnis, terdapat etnis minoritas lainnya. Maka dari itu perubahan nama tersebut bertujuan agar etnis non-Burma mempunyai rasa menjadi bagian dari negaranya.

Nama negara baru (Myanmar) diikuti dengan ibu kota negara baru yaitu Naypyidaw. Ibu kota negara baru ini bukan perubahan nama dari Yangon menjadi Naypyidaw namun terjadi pemindahan lokasi ibu kota. Pemindahan ibu kota negara ini dilakukan oleh junta militer pada 7 November 2005 ke Naypyidaw yang mempunyai arti “tempat tinggal para raja”. Naypyidaw adalah sebuah kota di distrik Mandalay yang terletak ditengah dari negara ini. Diantara beberapa alasan terkait pemindahan ibu kota negara Myanmar, ada sebuah alasan klasik yaitu pemindahan tersebut dilakukan untuk mengikuti sebuah tradisi Myanmar pada masa dinasti yang gemar memindahkan ibu kota. Namun tentunya pemindahan ibu kota negara tersebut telah menghabiskan biaya yang cukup besar dan berpengaruh terhadap anggaran belanja negara.

Selain dua kebijakan diatas, ada hal lain yang menarik dari Myanmar yaitu nama negara bagian Myanmar yang mewakili nama sebuah etnis. Myanmar adalah sebuah negara federal yang memiliki 7 negara bagian diantaranya negara bagian Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine dan Shan. Jika melihat nama dari ke-7 negara bagian tersebut maka akan sama dengan nama-nama etnis yang ada di Myanmar seperti etnis Chin, Shan, Karen, Rakhine dan Mon. Hal ini menjadi sebuah keunikan yang dimiliki oleh Myanmar.

Pemerintahan Myanmar memberikan sebuah hak istimewa kepada beberapa etnis mayoritas yang ada di beberapa wilayah Myanmar untuk mendirikan sebuah negara bagian sendiri. Misalnya negara bagian Mon yang didirikan oleh etnis Mon yang juga merupakan etnis mayoritas disana, begitu pula dengan Negara Bagian Chin oleh etnis Chin, Kahcin, Kayah dan Shan. Namun hak istimewa tersebut tidak berlaku bagi etnis Rohingya, dimana etnis ini merupakan etnis mayoritas di negara bagian Rakhine (dulu Arakan) namun hak tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhin yang beragama Budha dengan jumlah penduduk kurang dari 10%, sehingga negara bagian ini bernama Rakhine bukan Rohang.

Myanmar telah tercatat di dalam sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang pemerintahannya dikuasai oleh Junta Militer selama 46 tahun. Entah kapan kekuasaan otoriter junta militer di Myanmar akan berakhir dan diganti oleh sebuah kehidupan demokratis untuk menciptakan kehidupan yang layak serta kesejahteraan bagi rakyat Myanmar.  Akan sangat sulit tercipta kehidupan yang demokratis apabila kekuasaan tertinggi masih dikuasai oleh militer, seperti teori O’Donnel mengenai Demokrasi.

*Mahasiswi HI Asia Pasifik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s