Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam KOMAHI ,

Sudah lama Blog ini tidak diupdate , bukannya kami menutup diri dari dunia Luar . Melainkan karena terjadi kesalahan teknis pada Blog ini sehingga beberapa arsip tulisan dan data – data kami tidak bisa di akses . Selain itu kostumisasi untuk Blog WordPress yang uncostumizeable menjadi halangan teknis tersendiri dari tim Blog KOMAHI UMY periode 2010 – 2011 untuk kembali menghidupkan Blog ini .

Oleh karena itu kami.. membuat Blog baru yang dapat anda akses di : http://umykomahi.blogspot.com . Dengan tampilan yang lebih dinamis dan atraktif , diharapkan dapat menumbuhkan minat membaca mahasiswa HI UMY pada khususnya . Selain itu beberapa konten telah ditambahkan di Blog KOMAHI UMY yang baru akan memberikan anda pengalaman baru dalam surfing di Blog KOMAHI .

Ditambah lagi fitur – fitur edukasi yang tentunya akan menambah wawasan ke-HI-an kita. Dan tentunya seiring dengan ‘pindah rumah’-nya kami ini , maka diharapkan kawan – kawan maupun pengunjung Blog ini dapat memberitahukan kepada teman – temannya atas perubahan ini .

Bagaimana untuk menghubungi Admin dan Tim Blog KOMAHI UMY ? Berikut kami sertakan Alamat Sekretariat dan alamat email kami untuk memudahkan komunikasi :

Korps Mahasiswa Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sekretariat :
Gedung Ki Bagus Hadi Kusuma Lt. 2 Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Barat , Taman Tirto , Kasihan , Bantul , DIY. Kode Pos : 55183 .
Telp. (0274) 387646.
email : komahiumy@gmail.com / umykomahi@yahoo.co.id
facebook : KOMAHi UMY
twitter : KOMAHI UMY

Demikian penyampaian dari kami Tim Blog KOMAHI UMY , semoga informasi ini dapat berguna untuk pembaca sekalian .

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istilah organisasi mempunyai banyak definisi yang diberikan oleh para ahli, diantaranya adalah wadah dan proses kerja sama antara orang-orang yang terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini organisasi dipahami sebagai struktur atau susunan, yakni susunan yang terdiri dari satuan-satuan dalam organisasi beserta pengaturan kekuasaan, tugas dan hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sendiri tidak bisa lepas dari manajemen, karena sebuah manajemen yang baik dapat memberikan tanggapan dan reaksi individu atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi terhadap berbagai rangsangan yang timbul dalam proses kerjasama antara mereka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam era sekarang ini sebuah organisasi juga dituntut untuk bisa lebih menyuarakan berbagai aspirasi masyarakatnya sehingga tercapai tujuan yang dicita-citakan bersama. 

Tulisan ini mengajak untuk meninjau kembali peran dan aktivitas Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (selanjutnya disingkat KOMAHI UMY) sebagai media aktualisasi diri dan peningkatan daya kritis dalam menyikapi realitas sosial masyarakat hubungan internasional.

Perjalanan KOMAHI UMY

Setiap organisasi senantiasa berfungsi untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sebagai sebuah Himpunan Mahasiswa Jurusan yang berkedudukan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas ISIPOL, KOMAHI UMY merupakan salah satu organisasi yang telah lama didirikan, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1988. Berbagai aktivitas telah banyak dilakukan oleh KOMAHI UMY untuk meningkatkan kualitas mahasiswa hubungan internasional itu sendiri. Maka sudah barang tentu KOMAHI UMY seharusnya sudah menjadi media aktualisasi diri dan peningkatan daya kritis mahasiswa hubungan internasional.

Menurut anggaran dasar bab III pasal 6 KOMAHI UMY, tujuan didirikannya KOMAHI UMY adalah untuk terbentuknya gerakan mahasiswa yang kritis, populis, imanis dan humanis. Kemudian dalam Garis-garis Besar Haluan Kerja KOMAHI UMY, visi dari KOMAHI adalah sebagai wadah perjuangan dan aspirasi mahasiswa ilmu hubungan internasional UMY dengan mengedepankan semangat keterbukaan demi tercapainya KOMAHI UMY yang Islami, berkarakter, mandiri dan profesional. Sudah barang tentu untuk mencapai itu semua diperlukan usaha keras dan kerjasama yang bersifat internal dan eksternal.

Dalam benak penulis dahulu, ketika ingin masuk organisasi ini antara lain; agar supaya dapat lebih mendalami organisasi kemudian dapat memperluas wawasan dan pengalaman dalam konteks ilmu hubungan internasional. Banyak mahasiswa pun pasti beranggapan demikian, dan itulah gambaran yang diberikan oleh KOMAHI UMY kepada seluruh mahasiswa hubungan internasional.

Dalam pandangan penulis saat ini pun, KOMAHI UMY sudah memberikan banyak kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu “founding father” berdirinya Forum Komunikasi Hubungan Internasional se-Indonesia, KOMAHI UMY telah memberikan banyak kontribusi maksimal untuk perkembangan lebih lanjut. Belum lagi perjalanannya dalam tingkat wilayah 4 (Yogyakarta-Jawa Tengah) yang meliputi KOMAHI UMY, KOMAHI UGM, HIMAHI UPN, dan HIMAHI UWH, telah menjadikan organisasi KOMAHI UMY ini sarat akan pengalaman.

Keberhasilan KOMAHI UMY tidak terlepas dari bagaimana kondisi internal pengurus organisasi kemudian bagaimanakah interaksi organisasi dengan kondisi luar. Di era globalisasi saat ini, fungsi dan peran KOMAHI semakin dituntut keluwesannya terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Penulis percaya bahwasannya keberhasilan akan tercapai jika dapat melakukan adaptasi fungsi dan perannya terhadap tren dan perkembangan yang terjadi. Sebagaimana tersebut dalam salah satu asasnya, yaitu asas inovatif.

Sumber daya mahasiswa hubungan internasional yang besar merupakan kekuatan yang dapat diandalkan dan diberdayakan untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi, juga berpotensi untuk menjadi pembimbing, pendidik dan pemimpin masyarakat. Berbagai masukan-masukan yang konstruktif dan bermanfaat senantiasa menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi dan mahasiswa hubungan internasional.

Penulis menilai berbagai tantangan baik internal maupun eksternal harus segera dibenahi semaksimal mungkin. Kurangnya kepedulian dan partisipasi mahasiswa hubungan internasional terhadap laju gerak organisasi sehingga secara tidak langsung menjadi penghambat perkembangan perjalanan organisasi, kemudian kurang komunikasinya terhadap kondisi eksternal menjadikan timbulnya banyak kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam lingkungan mahasiswa hubungan internasional terhadap KOMAHI UMY itu sendiri. 

Sebuah Amanah

Dalam garis-garis besar haluan kerja KOMAHI UMY sebenarnya misi KOMAHI UMY telah diterangkan dengan sangat jelas sekali, di sini penulis akan mengutip seluruhnya sebagai berikut:

1. Memperjuangkan, mempertahankan dan meningkatkan eksistensi dan peran serta KOMAHI UMY sebagai wadah aspirasi mahasiswa UMY pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya.
2. Melakukan rekruitmen dan kaderisasi sebagai upaya regenerasi pengurus untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Melakukan koordinasi secara struktural antar badan dalam struktur organisasi KOMAHI UMY.
4. Membangun dan membina hubungan kultural antar pengurus KOMAHI UMY dengan mengedepankan asas Ukhuwah Islamiyah.
5. Menumbuhkan dan meningkatkan tali silaturrahmi antar pengurus KOMAHI UMY dengan mahasiswa hubungan internasional UMY demi saling terciptanya hubungan yang sinergis.
6. Membangun dan membina kerjasama simbiosis mutualisme dengan lembaga-lembaga internal maupun eksternal UMY.
7. Menjadikan KOMAHI UMY sebagai himpunan mahasiswa jurusan yang mandiri serta memiliki orientasi yang jelas.
8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk merespon arus perubahan yang membawa pencerahan dan pencerdasan bagi mahasiswa hubungan internasional pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
9. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan kultural antara pengurus dengan alumni KOMAHI UMY.

Dari rangkaian misi yang tersebut diatas, penulis menilai bahwasannya misi yang diamanahkan oleh KOMAHI UMY sudah sangat baik sekali dan telah memasuki berbagai lini kehidupan mahasiswa hubungan internasional. Tidak ada kekurangan dalam penetapan visi dan misi tersebut, hanya saja dalam penerapan dan pemahaman sehari-harinya dari seluruh masyarakat hubungan internasional berbeda-beda.

Harapan ke depan

Saat ini pembenahan dalam berbagai hal dan peningkatan kualitas amat sangat perlu dilakukan oleh KOMAHI UMY. Penulis berpendapat apa yang harus segera dilakukan saat ini adalah pengkondisian kembali dan konsolidasi dalam internal organisasi, karena manajemen dan kerjasama yang erat sangat mutlak dibutuhkan dalam suatu organisasi. Disini lingkup dalam organisasi baik dalam sumber daya manusianya kemudian berbagai fasilitas yang ada harus secara optimal digunakan sebagaimana mestinya. Diharapkan KOMAHI UMY lebih terbuka dengan tujuan agar dapat membangun hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh masyarakat hubungan internasional maupun civitas akademika. Ini diwujudkan dengan memberi perhatian yang lebih luas terhadap berkembangnya opini publik baik mahasiswa hubungan internasional UMY maupun masyarakat luas pada umumnya sehingga terjalin tukar-menukar informasi yang sehat dalam lingkup organisasi.

Hubungan komunikasi secara berangsur-angsur dalam menerapkan koordinasi yang baik dalam hubungan internal KOMAHI, misal badan pelaksana harian (BPH) dengan divisi maupun pengurus lainnya, ataupun terhadap jalur birokrasi kampus juga harus selalu ditingkatkan. Selain itu perlu juga diimbangi dengan meningkatkan sumber daya manusia organisasi dalam penguasaan komunikasi dan teknologi. Saat ini peningkatan kemampuan dalam mempergunakan teknologi informasi tidak dapat dihindari. Semua itu dilakukan untuk membangun citra kembali KOMAHI UMY sebagai suatu wadah aspirasi mahasiswa hubungan internasional. KOMAHI UMY sudah terbukti bisa terus eksis dalam dinamika perubahan dari tahun ke tahun, bahkan terus menemukan fungsi-fungsi barunya dalam perubahan global yang terus berlangsung.

Akhirnya penulis berkesimpulan kesemuanya itu, yaitu mengembalikan KOMAHI UMY sebagai media aktualisasi diri dan peningkatan daya kritis dalam menyikapi realitas sosial masyarakat hubungan internasional akan tercapai, apabila dalam tubuh organisasi sendiri talah terjalin ukhuwah, kesolidan, kerjasama, akuntabilitas, tanggungjawab dan kesediaan seluruh pengurus KOMAHI UMY untuk berbagi peran, saling memberi dukungan, saran dan nasehat yang konstruktif demi kemajuan KOMAHI UMY di masa yang akan datang.

Pada tahun 1975 dan 1976, ABRI merebut kekuasaan di Timor-Timur. Tindakan Indonesia ini dianggap anarkis oleh sejumlah negara di dunia sebagai suatu aneksasi terhadap Timor Timur. Memang, aksi Indonesia mengambil alih pemerintahan di Timtim tersebut tidak pernah mendapat persetujuan PBB. Meski demikian, Amerika sebagai salah satu superpower di samping Uni Soviet saat itu, mendukung tindakan Indonesia tersebut. Alasan Amerika sudah jelas, yaitu menghambat komunisme Uni Soviet masuk ke Timtim.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah banyak menghabiskan biaya untuk pembangunan di eks provinsi termuda tersebut. Integrasi Timtim selama 24 tahun ke Indonesia ternyata berujung pada konflik antara rakyat Timtim yang prointegrasi dan yang kontra integrasi.

Puncaknya terjadi pada bulan Januari 1999, pemerintah Indonesia menyetujui jajak pendapat yang disponsori PBB yang memungkinkan warga Timor Timur memilih antara otonomi di bawah Indonesia atau kemerdekaan.

Pada masa kepemimpinan Prof BJ Habibie, Timor Timur terlepas dari Negara Kesatuan RI, yaitu pada tanggal 30 Agustus 1999.

Pada awal berdirinya Timor-Timur atau sekarang menjadi Timor Leste pemerintah Indonesia memboikot semua kesjasama yang berhubungan dengan Pemerintahan Timor Leste. Tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono semua terbuka bagi Timor Leste.

Awal kerjasama Indonesia-Timor Leste adalah pada bidang perekonomian yang pada saat Pemerintah Indonesia membantu rakyat Timor Leste logistic berupa beras yang pada saat itu rakyat Timor Leste menderita kekeringan kecil.

Sampai sejauh ini kerjasama ekonomi Indonesia-Timor Leste tetap berjalan karena kedua Negara ingin menjadi tetangga yang saling melengkapi.

Semakin berkembangnya sebuah pemikiran manusia maka akan semakin berkembang pula  sebuah peradaban yang berujung pada tertib atau tidaknya tatanan dunia.

Hal yang menyangkut high politic (pertahanan dan keamanan) sampai saat ini memang terus menjadi orientasi negara-negara yang memuliakan sebuah integritas dan kedaulatan. Dahulu sebuah negara yang hebat dapat doproyeksikan dengan lengkapnya kepemilikan persenjataan perang lengkap yang kapan saja dapat dipergunakan untuk menginvansi negara-negara kecil hingga terpuruk. Namun pada saat ini fenomena tersebut sedikit bergeser pada tempatnya, sebuah negara maju  pun dapat jatuh dengan sendirinya. Tanpa desakan atau sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB sekalipun, sebuah negara maju dapat jatuh atau kolaps disebabkan goncangan yang besar dari sebuah perekonomian negara tersebut.

Permasalahan keamanan perbatasan, intervensi asing serta invansi langsung memang terus menjadi hal yang dikhawatirkan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah banyaknya negara-negara berkembang pada saat ini mengalami krisis ekonomi (economic crisis) yang seolah menjadi duri dalam daging akibat ketidakstabilan sistem ekonomi politik negara tersebut ataupun hasil dari sebuah konspirasi global dari sebuah produk negara-negara maju.

IMF singkatan dari International Monetary Fund adalah sebuah lembaga keuangan yang dibentuk sebagai mitra ekonomi internasional, yang berperan untuk dapat dapat meningkatkan kerja sama moneter internasional antara negara anggotanya yang kini berjumlah 181 negara. lembaga ini sendiri sekarang berpusat di Wasington DC, Amerika. 

IMF berdiri dari hasil pertemuan (konferensi) Bretton Words, sebuah kota kecil di wilayah New Hampshire, Amerika Serikat, Juli 1944. Lembaga ini menjadi pasangan IBRD (Internasional Bank for Reconstruction and Development) atau yang sering disebut sebagai bank dunia (World Bank).

Pada periode awal berdirinya, IMF dianggap sebagai “Dewa Penolong” yang datang mengulurkan tangan bagi negara-negara yang terinfeksi krisis ekonomi akibat Perang Dunia Ke II. Namun keberadaan IMF selanjutnya sering memaksa negara-negara berkembang mengalami susah tidur akibat terus berfikir untuk mencari jalan membayar hutang luar negeri. Sistem yang dikembangkan IMF pada akhir-akhir ini menuai kritikan pedas dari banyak pihak, hal ini disebabkan negara-negara berkembang anggota IMF merasa pinjaman yang disalurkan IMF berujung pada krisis perlahan akibat dari keharusan pembayaran hutang yang memang di buat sebagai  indikasi dependensia.

Disamping itu, permasalahan lain yang menjadi kritikan adalah perihal tentang kebijakan monitoring IMF yang dinilai hanya berujung pada keuntungan sepihak. Dalam sebuah artikel Tempo interaktif kritik-kritik itu dianggap tidak berlebihan kalau kita merujuk pada akibat yang terjadi sebagai dampak “kebijakan” IMF. Di Thailand misalnya, seperti ditulis Kompas edisi 10 Oktober 1997 lalu, ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan sampai saat ini. Hal itu terjadi sebagai dampak langsung dari syarat yang diberlakukan IMF terhadap Pemerintah Thailand dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa sejumlah lembaga keuangan di sana. Lebih dari 150 lembaga keuangan bermasalah, harus ditutup. Hal tersebut kemudian ditambah lagi dengan meminta pemerintah Thailand mengurangi anggarannya. Saran IMF ini menyebabkan macetnya sejumlah proyek. Pemerintah pun terpaksa mengurangi sejumlah belanja lainnya termasuk menaikkan gaji pegawai negeri. 

Dalam hal politis, IMF pernah juga dikecam sebagai alat kapitalis untuk meyakinkan bahwa kekuatan ekonomi tetap pada negara-negara industri maju. Pengecamnya ini kerap menyinggung-nyinggung soal penolakan IMF untuk membantu Pemerintahan Sosialis Allende di Chili. Tapi kemudian, IMF dengan cepat membantu penggantinya yang pro-barat yakni diktator Penochet. Mereka juga mencatat bahwa IMF bersikap murah hati terhadap rejim apartheid tahun 1970-an dan 80-an.

Dalam hal lain pun, sistem penanganan IMF dianggap terlalu general, diagnosa IMF terhadap “penyakit” negara-negara relatif terus sama. Dalam sebuah pidato disela-sela Pertemuan G7 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyiratkan bahwa tidak akan meminta bantuan lagi kepada Dana Moneter Internasional (IMF) jika dampak keuangan krisis suatu saat akan semakin membebani perekonomian nasional. Kemudian beliau menambahkan IMF harus menerapkan dan melaksanakan kebijakannya dengan “country by country”, dimana setiap Negara memerlukan penanganan khusus untuk keluar dari krisis yang dihadapinya dimana dapat dikatakan memerlukan bantuan dengan persyaratan tertentu dengan juga kondisi-kondisi tertentu agar kebijakan moneter tersebut dapat berhasil dan suskses sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. Karena permasalahn ekonomi dari suatu Negara tidak boleh disamaratakan masalahnya dan begitu juga cara penyelesaian masalahnya. Di Indonesia sendiri IMF bukanlah sekumpulan malaikat yang dengan sekali sentuh saja akan menyembuhkan “penyakit” ekonomi RI. Kasus Afrika Selatan dan Thailand malah menunjukkan bahwa solusi IMF banyak mendatangkan masalah baru. Misalnya, dicabutnya subsidi BBM justru membuat rakyat banyak kelabakan menanggung kenaikan harga itu. Dan kebijakan BBM di Indosnesia pun mendesak masyarakat lemah hingga mempengaruhi politik dan keamanan dalam negeri.

Dari kesimpulan diatas, mengutip tulisan Miranda S Goeltom, Deputi Gubernur Bank Indonesia  ada dua opsi yang harus dipilih khususnya oleh Indonesia dengan resiko masing-masing apakah  pertama, mengakhiri program dengan tetap dimonitoring IMF (post monitoring program) namun dalam hal ini tidak ada Letter of Intent (LoI) IMF. Kedua, mengakhiri program tanpa program monitoring. Dalam hal ini cadangan devisa yang terpakai akan sangat besar berhubung seluruh pinjaman IMF yang outstanding dikurangi kuota yang merupakan hak kita, harus dibayar kembali seketika pada saat pengakhiran program. Namun menurutnya lagi kata kunci terhadap kedua opsi itu tak lain rasa memiliki (ownership). Upaya menelurkan program ekonomi sendiri dan melaksanakannya dengan disiplin merupakan prioritas. Intinya, hanya kita sendirilah yang pada akhirnya harus menyelesaikan agenda pemulihan ekonomi Indonesia.

Jika hal ini dapat diwujudkan, kredibilitas pemerintah yang terbangun kokoh-dengan dukungan wakil rakyat-diperkirakan dapat menjalankan fungsi rujukan baru bagi pasar. Apabila tidak, taruhannya adalah kemerosotan kepercayaan mereka terhadap perekonomian kita Menjadi relevan untuk menelurkan program ekonomi nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan fundamental ekonomi makro dengan kepentingan untuk menarik kepercayaan dan minat masyarakat internasional.

Mungkin sekarang saatnya negara-negara berkembang untuk bersama-sama berpikir ulang, apakah memang IMF dapat menjadi solusi atau tidak? Wallahu’alam bisshowab

This essay wants to describe how was Iran come up, especially the emergence of Iran as a regional power in the Middle East. The Shia revival is inevitably intertwined with the rise of Iran. With almost 70 million people, 90 percent of who is Shia, Iran is the largest Shia country. It has enjoyed close ties the other pillars of Shia revival in the Middle East as well as with the economically influential Shia communities in the Persian Gulf, many of whose members are Iranian in origin. The Shia revival may have begun in Iraq, but Iran benefits from it and will also play an important role in leading it and defining it.

In many regards, Iran presents the modern face of Islam. No other countries in the Muslim world is so rife with intellectual fervor and cultural experimentation at all levels of society, and in no place in the Muslim world is modernity and its various cultural, political, and economic instruments examined as seriously and thoroughly as in Iran. The cultural dynamism of the country will also be a force that will define the Shia revival. The hundreds of thousands of Iranian pilgrims who travel to Iraq along the highway from Mehran to Najaf are also a conduit for ideas, investment, and broader social and economic ties.

In many regards Iran presents modern face of Islam. Iranians are actively engaged in discussions about Western thought. Since the Khomeini revolution, Shia centers of learning in Iran, especially in the city of Qom, have prospered. There are large new libraries in Mashad and Qom, each housing millions of books and manuscripts, electronically catalogued with searchable databases and the latest technology for retrieving and maintaining them.

The imperative of ruling a modern country has pushed Qom to step beyond its time-honored traditions to chart new paths for Shia learning. After the events of September 11, 2001, the world became obsessed with reforming Islamic education. Madrasahs have noticed that while the rest of the Muslim world has been grappling with introducing English and science to religious school, seminaries in Qom have made great advances in incorporating many aspects of modern education into their curricula. Most now teach their students modern social sciences and Western thought.

The prospect of a nuclear Iran will now ensure that the post-2001 strategic gains will not be reserved. An Iranian bomb will also be a Shia bomb, confirming Shia power in the region and protecting Iran’s larger footprint. Also Iran’s position depends on the network of Kalashnikov toting militias that form the backbone of Shia power represented by the web of clerics and centers of religious learning. From Hezbollah in Lebanon to the Badr Brigade and Mahdi Army in Iraq, the Baseej volunteer force in Iran, and the Army of Muhammad in Pakistan, Shia militias project Shia power and enforce the will of the cleric. All these militias have been organized, trained, and funded by Iran’s Revolutionary Guards –itself Shia militia before it grew into a full-fledged military force. They are links in a chain that represents the muscle of the Shia. 

In Political arena, Ahmadinejad which is chosen as major of Teheran in May 3, 2003 was a member of Baseej and then Pasdaran (Iran’s Revolutionary Guards). Most of Iranians was inspired by Iran revolution that made them dislike colonization like what USA done to Iran. Ahmadinejad and Iranian begin to invite Muslim world to against USA, although many of West press media usually drive them into a corner.

The controversy of East Timor has been considered as an important issue throughout much of its history. Over time, the history of East Timor has been shaped by a number of crucial occurrences, from the decolonization Portuguese Timor that prevailed in the early of 1970s; the decision of East Timor to integrate its territory with the Republic of Indonesia; to the establishment of East Timor as an independent country in 1999.  It is interesting to see that these occurrences have been inevitably contentious among the international society, particularly in the views of Australian foreign policy. It is the aim of this essay to examine the Australian foreign policy on the East Timor crisis of 1999. 

Before turning to the examination, this introductory section briefly sketches an outline of this essay. To provide a comprehensive analysis, the first part of this essay will elaborate the involvement of Australia in shaping East Timor history from the early 1970s onwards. An analysis on Australian foreign policy in the East Timor crisis of 1999 will form the second part of this essay. This analysis includes the discussion on some aspects of foreign policy failures, such as the Howard’s letter to Habibie suggesting the possibility of autonomy in East Timor followed by self-determination after a period of time; the notion of security and resource priorities in Indonesia; and the Australian domestic politics in 1999, particularly the controversial statement of Labor Politician, Brereton. It will also briefly allude to the debate of Australia’s involvement on INTERFET in 1999 with some ASEAN perspective to the crisis. This essay will conclude that there have been marked failures of Australian foreign policy during the period of East Timor crisis under discussion, the main failures being in relations to the timing, security and resource priorities.

The East Timor Timeline

There are no two neighbours anywhere in the world are as different as Australia and Indonesia, in terms of history, culture, population, language and political and social traditions.  However, it is clear that Indonesia is Australia’s closest neighbour. Hence it is difficult to separate the Australia’s security from Indonesia. Even for Australian policy-makers, protecting good relations with Indonesia is always being the Australia’s highest diplomatic priorities.  Contrast to other neighbours, Indonesia is a heavily populated country with the world largest Muslim population. The Australia-Indonesia relations were started by the Labor Government supports to the Indonesian war of independence in 1945. The relations inevitably have faced some stages from the Menzies policy to be an ally in the Cold War as opposed to Sukarno with his notion of Non-Aligned Movement, to the harmonization in the Suharto’s New Order, particularly the formation of ASEAN and the issue of East Timor in the early 1970s.  

As mentioned above, the issue of East Timor has been a serious concern between both countries until finally as the beginning, in September 1974, Whitlam and Suharto met in Yogyakarta. Both leaders preferred integration with Indonesia but also self-determination without the use of force.  Through a number of incidents like the negotiation between Indonesia and Portugal as well as the awful Balibo murder of 6 Australian journalists, the East Timor eventually was integrated to Indonesia in 1975, regardless of some pro-East Timorese independence voice.  It should be noted that the integration was led by Indonesian invasion namely ‘Seroja’ (Lotus) in December 1975 to the east and west of Dili.  Only three years after the integration, Australia granted de jure recognition of Indonesia’s incorporation of East Timor. The phase was continued to some important events such as the Timor Gap treaty and Dili massacres in 1991 along with the agreement of Australia-Indonesia security treaty in 1995. Moreover, the tension for East Timorese independence in the late 1990s rose sharply, particularly after the fall of Suharto in 1998.

Foreign Policy Analysis

Turning to Australian foreign policy analysis on the East Timor crisis of 1999, it is important to see that the letter from Howard inescapably triggered the turbulent situation of Indonesia-Australia relations. The letter was sent to Habibie in December 1998 suggesting the possibility of autonomy in East Timor followed by self-determination along the lines of the Matignon Accords for French New Caledonia.  Surprisingly, Habibie prompted this letter through announcing an accelerated self-determination instead of giving free live for ten years at the Indonesia’s government cost, before the real independence given to the East Timorese.  It is argued that Howard’s letter caused a bad impression to Australia in the views of Indonesia, since Australia always became a supportive friend in terms of East Timor as an integrated part of Indonesia. It is also found that Australia’s suggestion on East Timor was sent on inappropriate time, owing to the fact that Indonesia still faced a multidimensional crisis, such as political instability after the fall of Suharto, regional economic crisis, and further separation movement from Aceh and Irian Jaya. 

In the second place, it should be noted that Australia’s further failure on the East Timor crisis of 1999 was also reflected from the contingency plans of INTERFET (International Force in East Timor) that authorized under a strong Chapter Seven mandate from UNSC.  This finding strengthens the impression that Australia denounced its 23 years supports to Indonesia’s incorporation of East Timor. It is also found that some Indonesian ministers suspiciously assumed Australia would also support further separation in Aceh and Irian Jaya, in which this impression built worse turbulence in the Indonesia-Australia’s relations. Besides, there had been serious implications that can be drawn from Australia’s contingency of INTERFET, such as the severance of all-high level governmental and official contacts between Indonesia and Australia, from the military-to-military to the ministerial relations.  These include the termination of Agreement to Maintain Security (AMS), which was signed prior to the East Timor crisis. AMS was discontinued due to the assumption of Indonesian ministers that the Australia’s actions in East Timor were conflicting with the spirit of agreement. In that sense, the outbreak of military force in East Timor symbolized a massive failure of previous Australian policy.

Moreover, Australia’s actions on the East Timor inevitably overrode the security and resource priorities, in which Indonesia as the largest Muslim population country (212 million population) faced a turbulent situation in 1999. These perceptions allowed many Indonesians to assume that Australia threatened Indonesia’s stability and its position in Southeast Asia.  This assumption was also supported by the ASEAN’s response to the East Timor crisis, particularly by the Malaysian Prime Minister – Mahathir Muhammad argument. He argued that it was not the best time for Indonesia to create solution for East Timor, since it was struggling to deal with the transition to liberal democracy.  Besides, he questioned the hypocrisy of the West for rejecting Indonesia’s occupation on East Timor, while at the same time being silent to the same offences by other countries. It is also clear that other ASEAN countries such as Burma did not affirm any external actions in East Timor case as well as Vietnam has expressed little eagerness for INTERFET.  

Finally, the Australian domestic politics also gave pressure as well as influenced its foreign policy. Evidence of this can be seen in the contentious statement of Brereton (Shadow Minister for Foreign Affairs 1996-2001), which support self-determination and independence through seeking troops for East Timor.  However, Brereton argument was against the conception of Downer who prefers unarmed police, and more importantly, opposing some senior Labor politicians, such as Gough Whitlam and Gareth Evans. His controversial argument also automatically made bipartisanship falls over and a split in the ALP. It is argued that the break of bipartisanship had serious implications in influencing Howard to create final policy on East Timor crisis of 1999, which eventually has been called as critical failures in Australian foreign policy. 

Conclusion

The relations between Indonesia and Australia have begun from 1940s when Labor Government expressed its supports to the Indonesia war of independence. The development of relations between both countries comes up with harmony and some controversies, such as the Balibo killing of 6 Australian journalists in 1975; the Dili massacres in the early 1990s; and the East Timor crisis of 1999. 

To sum up, it has been argued that Australian foreign policy on East Timor crisis of 1999 has been analysed as significant failures, the main failures being in relations to the timing, security and resource priorities. This failure has been reflected on some arguments, such as the unnecessary Howard’s letter to Habibie, which was sent on inappropriate timing when Indonesia was still dealing with multidimensional crisis in the late 1990s. Besides, the involvement of Australia in the INTERFET also had serious implications such as the termination of Agreement to Maintain Security (AMS), which was signed in 1995 and the severance of both governments contact that was strong prior to the East Timor crisis. 

As mentioned above, priorities on security and resource are also part of the failure, since it is clear that Indonesia has massive population and still coped with the transition to liberal democracy in 1999. ASEAN’s response to the East Timor crisis also assumed that the decision to seek solution on East Timor was bad choice in a bad time, reflected on some criticism by Mahathir Muhammad (Malaysia), Burma and Vietnam. It has also been argued that the Australia’s domestic politics inevitably caused an important pressure in its foreign policy output, indicated by Brereton contentious argument, which caused bipartisanship dismantled and separation in ALP. 

*Mahasiswa HI 2006

Bibliography 

Alatas, A., The Pebble in the Shoe; The Diplomatic Struggle for East Timor, Aksara Karunia, Jakarta, 2006, pp. 1-29.

Bell, C., ‘East Timor, Canberra and Washington: A Case Study in Crisis Management’, Australian Journal of International Affairs, Vol. 54, No. 2, 2000, p. 171-6.

Chalk, P. ‘Australia and Indonesia: Rebuilding relations after East Timor’, Contemporary Southeast Asia, 23(2), 2001, pp. 233-253.

Cotton, J., ‘The East Timor Commitment and Its Consequences’ in J. Cotton & J. Ravenhill (eds.), The National Interest in a Global Era; Australia in World Affairs 1996-2000, Oxford University Press, VIC, 2001, pp. 213-234.

Dougall, D.Mc., Australian Foreign Relations; Contemporary Perspectives, Longman, Melbourne, 2007, pp. 199-220

Dupont, A., ‘ASEAN’s Response to the East Timor Crisis’, Australian Journal of International Affairs, Vol. 54, No. 2, 2000, pp. 163-170.

Evans, G., ‘Australia’s Relations with Indonesia’ in D. Ball & H. Wilson (eds.), Strange Neighbours; The Australia-Indonesia Relationship, Allen & Unwin, NSW, 1991, pp. 1-5.

Foreign Affairs and Trade, Documents on Australian Foreign policy; Australia and the Indonesian incorporation of Portuguese Timor 1974-1976, Melbourne University Press, VIC, 2000, pp. 602-9.

Leaver, R., ‘Introduction: Australia, East Timor and Indonesia’, The Pacific Review, Vo. 14, No. 1, 2001, pp. 1-14.

Ricklefs, M.C., ‘Australia and Indonesia’ in R. Manne (ed.), The Howard Years, Black Inc Agenda, VIC, 2004, pp. 267-290.

Terlebih di era globalisasi saat ini. Kebutuhan akan hadirnya SDM yang piawai dalam mengadakan, dan membina hubungan internasional menjadi suatu tuntutan yang tidak terbantahkan. ”Era globalisasi melahirkan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi secara pesat. Tak dipungkiri, hal itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap pergaulan antarnegara,” kata M Adian Firnas, SIP, MSi, Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, IISIP.

Ia menambahkan, setiap negara dituntut untuk mampu melakukan komunikasi antarnegara secara tepat, serta membina hubungan internasional yang kondusif dan menguntungkan bagi negaranya. ”Negara yang tidak memiliki kemampuan berinteraksi dengan negara lainnya, apalagi negara yang masih mengisolasi diri, tentu tidak akan mendapat apa-apa. Sebaliknya, dengan melakukan hubungan internasional, dimungkinkan untuk terjalin kerja sama dengan negara lain,” tegasnya.

Perlu diingat, lanjut Adian, negara, layaknya manusia, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan memerlukan manusia lainnya. ”Untuk memenuhi kebutuhan bangsanya, setiap negara memerlukan interaksi dengan negara lain. Agar tujuannya tercapai, diperlukan pengetahuan dan strategi yang harus dipelajari secara formal. Untuk itu diperlukan Ilmu Hubungan Internasional (HI),” terang Adian.

Hal senada diungkapkan Drs Umar Suryadi Bakry, MA, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM), Universitas Jayabaya Jakarta. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pentingnya mempelajari HI bukan karena adanya era globalisasi saja. ”Jauh sebelum adanya era globalisasi, HI sudah diakui sangat penting untuk dipelajari, dan dikuasai. Dengan menguasai HI dengan baik, dimungkinkan untuk mengambil manfaat dari negara lain secara optimal, demi kepentingan pembangunan negara (nation building),” terang Umar.

Ekonomi politik

Tak dipungkiri, kata Adian, sejak dulu HI identik dengan politik. Tak heran, muncul persepsi bahwa lulusan HI idealnya bekerja sebagai diplomat, atau bidang karier lain yang berhubungan dengan politik.

Menurut Dra Enny Suryanjari, MSi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, IISIP, citra tersebut memang tidak dapat disalahkan. Sebab, HI sangat kental bersinggungan dengan politik. ”HI memepelajari hubungan antarnegara, dan berkaitan dengan urusan luar negeri suatu negara. Namun, dalam membangun hubungan antarnegara itu, HI berupaya membangun strategi untuk menghasilkan keuntungan bagi negaranya. Karena itu, HI juga bersinggungan dengan ekonomi,” kata Enny.

Hal senada diungkapkan Umar. ”Era globalisasi berarti juga era ekonomi dan era informasi. Dalam era perdagangan bebas yang sangat kompetitif, dibutuhkan alumni HI yang tidak hanya mengenal negaranya dan memiliki wawasan mengenai karakteristik negara lain. Tetapi juga, melakukan diplomasi ekonomi dan analisis ekonomi,” kata penulis buku Pengantar Hubungan Internasional itu.

Dengan demikian, lanjut Umar, di mana pun alumni HI bekerja — apakah di Departemen Luar Negeri, atau departemen lainnya di Indonesia, maupun perusahaan swasta — , ia akan mampu membawa keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negaranya, atau perusahaan tempat ia bekerja, melalui hubungan dengan negara lain atau perusahaan asing. Oleh karena itu, kata Umar, idealnya mahasiswa HI, tidak lagi hanya diberikan mata kuliah yang berkaitan dengan politik saja.

Mahasiswa HI juga harus diberikan perkuliahan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dalam porsi yang lebih besar dari biasanya. ”HI saat ini seharusnya memang menekankan pada aspek-aspek ekonomi politik,” tandas Enny. Selain itu, kata Umar, pada dasarnya, mempelajari HI berarti mendalami fenomena sosial berkaitan dengan semua bentuk hubungan dalam kehidupan sosial umat manusia yang melintasi batas-batas negara. Sebagai sebuah disiplin ilmu, HI merupakan bidang studi yang multidisipliner. Ia mempelajari segi-segi internasional dari kehidupan sosial umat manusia. ”Yang paling relevan dalam era globalisasi saat ini, adalah mempelajari ekonomi, dari sudut pandang hubungan antarnegara,” papar Umar.

Mata kuliah

Menyadari pentingnya pengetahuan yang baik tentang ekonomi dalam menjalin hubungan antarnegara, mahasiswa IISIP akan menerima sejumlah mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi. Antara lain, Ekonomi Politik Internasional. ”Melalui mata kualiah itu, mahasiswa akan mempelajari gejala atau fenomena ekonomi politik di kancah dunia internasional. Selain itu, ada pula mata kuliah Bisnis Internasional,” ungkap Adian.

Sementara di HI Universitas Jayabaya, kata Umar, perkuliahan yang bersinggungan dengan ekonomi antara lain Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Politik Internasional, dan Diplomasi. ”Diplomasi tidak hanya berkenaan dengan politik, tetapi juga ekonomi. Bagaimana memperjuangkan kepentingan negaranya dari negara lain agar diperoleh keuntungan ekonomi. Misalnya, bagaimana mengundang investor dari luar negeri,” terang Umar.

Baik Umar maupun Adian sepaham bahwa sejatinya, mahasiswa HI menguasai bahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris, melainkan juga bahasa asing lainnya. Misalnya, bahasa China, Arab, dan Jepang. Alasannya, negara-negara tersebut memiliki eksistensi yang diakui dunia dalam bidang ekonomi, bisnis, maupun politik internasional. (Republika Online, Senin 13 Nopember 2006)