Kedaulatan Negara dan Ancaman Universalisme

Hipotesis Huntington yang menyatakan bahwa hancurnya Uni Soviet dan Komunisme maka kini dunia menghadapi tantangan baru, dalam hal ini Islam merupakan ancaman bagi peradaban dunia. Negara-negara Islam secara umum berada pada orbit-orbit negara-negara satelit yang secara politik dan ekonomi tereksploitasi oleh the Core country. Universalisme dengan isu-isu HAM, demokrasi, dan liberalisme menjadi alat untuk melemahkan peran negara dunia ketiga yang telah berdaulat.

Kedaulatan negara yang ditandatangani pertama kali pada perjanjian Westphalia 1948 sebagai embrio awal kolonialisme dengan alasan men-civilize-kan negara-negara lain yang uncivillzed berakhir pada paruh awal abad ke-19 dan bermetamorphosis menjadi kekuatan non-fisik yang lebih berbisa. Teori-teori sosial yang dikembangkan di Amerika Serikat sejak 1948 seperti teori pembangunan dan modernisasi telah berhasil menciptakan tatanan masyarakat global yang independen secara teritorial dan interdependen secara ekonomi dan politik.

Penjajahan fisik pada masa kolonialisme sudah bermetamorfosis menjadi penjajahan non-fisik dengan menurunya peran negara dan menguatnya peran swasta dalam hal ini korporasi-korporasi dengan semangat kapitalisme. Hal ini menjadi kekuatan awal dari universalisme dalam mengontrol segala bentuk kebijakan dalam negeri suatu negara untuk dibenturkan dengan traktat hukum-hukum internasional yang pada hakikatnya pro-kepentingan the core state dan mekanisme pasar bebas.

Hak asasi manusia dan liberalisme sebagai kekuatan internasional malahan menjadi subur menetas menjadi peluang korporasi asing untuk menanamkan modalnya di negara dunia ketiga, jadi hak merekalah yang mereka perjuangkan, tapi mereka tidak melirik terhadap hak masyarakat pribumi yang tereksploitasi.

Pada kasus-kasus semisal di Indonesia, seperti kasus Munir, Timor-timur, dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua senantiasa menarik kekuatan universalisme untuk intervensi yang konon bukan menyelesaikan tapi membuat otoritas negara menjadi kian melemah.

Hal ini menyebabkan kian merosotnya kepercayaan masyarakat pada peran pemerintah, padahal Indonesia adalah negara yang berkedaulatan atas rakyat, tapi peran rakyat terasa terabaikan dan tereduksi sebagai zon-politicon. Hal ini terjadi bukan hanya karena kelemahan politik Indonesia saja, tapi berdasar hipotesis Adam Smith yang menyatakan bahwa negara sebagai penjamin kemakmuran akan sulit berjalan ketika keadaan ekonomi tidak mendukungnya. Negara Indonesia yang secara ekonomi masih interdependen akan sulit keluar dari intervensi asing dalam kedok universalisme.

Ini menjadi tugas kita sebagai mahasiswa untuk memproduksi wacana-wacana baru yang kontraproduktif terhadap teori-teori sosial sebelumnya yang telah berhasil menjerat dan menciptakan realitat sekarang ini.


Oleh: Wahyu Tri Harsono
Mahasiswa HI UMY Konsentrasi Dunia Islam

Tulisan ini telah dimuat pada IRN Buletin KOMAHI UMY Edisi 21 , Desember 2008 . Pada hal.4 dengan judul “Kedaulatan Negara-negara Dunia Ketiga & Ancaman Universalisme Menyambut Tantangan Globalisasi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s