Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi

Setelah tercetusnya Reformasi pada Tahun 1998 yang dipelopori oleh pergerakan mahasiswa seluruh Indonesia ternyata tidak membuahkan hasil yang positif bagi bangsa Indonesia yang dirasakan sampai saat ini.

Awalnya pergerakan mahasiswa itu menginginkan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan karena dianggap telah banyak merugikan Negara dengan menggelembungnya hutan luar negeri yang nominalnya tidak seimbang dengan pendapatan Negara. Tetapi hasilnya sampai sekarang tidak ada perubahan setelah Reformasi bahkan malah semakin parah. Dapat kita lihat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih banyak terjadi di Negara ini, sehingga merugikan Negara yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

Dari masa transisi pemerintahan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia yang menggantikan Soeharto tidak memberi perubahan bagi bangsa Indonesia tetapi malah membuat keputusan yang salah dan tidak bisa dibayar dengan apapun yaitu mengadakan jejak pendapat disintergasi bangsa di Timor Timur. Jajak pendapat ini adalah penentuan nasib rakyat Timor Timur untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau melepaskan diri dari Republik Indonesia dan selanjutnya berdiri Negara sendiri.

Hasilnya dari jajak pendapat itu yang mengecewakan bangsa Indonesia karena lebih besar rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dan menjadi Negara yang berdaulat. Untuk itu lepasnya Timor Timur ini adalah kegagalan rezim B.J. Habibie karena secara nyata wilayah teritorial Indonesia berkurang. Secara teori dan histori wilayah Timor Timur adalah wilayah yang berkualitas sebagai panorama alamnya dan kekayaan yang ada di dalamnya. Untuk itu pasca lepasnya Timor Timur Indonesia akan kehilangan itu semua.

Setelah masa transisi usai yang ditandai dengan berakhirnya masa jabatan B.J. Habibie, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang paripurnanya menetapkan K.H. Abdurrahman Wahid atau dengan nama akrab Gus Dur ini menetapkan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Republik Indonesia yang dianggap mampu memperbaiki buruknya perekonomian Indonesia pada saat itu dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil Presiden untuk mendampingi dan memperkuat Gus Dur.

Rezim K.H. Abdurrahman Wahid menuai kegagalan setelah ketidaktetapan kabinetnya yang sering diganti-ganti sehingga pemerintahannya tidak stabil dan berakibat perekonomian Negara semakin memburuk karena pemerintahannya lebih sibuk dengan tatanan orang-orang yang duduk di kabinetnya daripada perekonomian Negara. Setelah tiga tahun Gus Dus memerintah dengan kegagalannya akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberhentikannya dari jabatan sebagai Presiden.

Setelah kegagalan Gus Dur dalam memerintah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk mengangkat Presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri yang pada saat rezim Gus Dur sebagai wakil Presidennya. Dalam rezim Megawati Soekarno Putri ternyata juga sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pasca Reformasi yaitu semakin terpuruknya perekonomian Indonesia. Sebenarnya Megawati mengambil jalan tengah yaitu dengan menjual beberapa aset Negara untuk membayar hutang-hutang luar negeri.

Akan tetapi hutang masih saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai aset itu telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa rezim Megawati Soekarno Putri menuai kegagalan.

Sebelum masa-masa berakhirnya Megawati Soekarno Putri dari kursi kepresidenan beliau membuat keputusan bahwa akan diadakan pemilihan presiden secara langsung untuk rakyat Indonesia dan keputusan itu telah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR/DPR. Untuk itu pemilihan presiden langsung untuk rakyat ini berjalan dengan lancar. Dan keputusan pertama kalinya dari aspirasi rakyat akhirnya muncul dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden keenam Republik Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono membawa mandat dari rakyat yaitu berjanji akan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme 100 persen yang ada di Negara ini. Alhasil SBY mampu memberantas korupsi tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law.

Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia Pasca Reformasi sampai sejauh ini semakin memburuk dengan bukti-bukti yang ada diatas dari pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk itu Indonesia butuh pembenahan dalam perekonomian untuk menyejahterakan rakyatnya.


Oleh: Ery Hendrawan
Mahasiswa HI UMY Konsentrasi Globalisasi Angkatan 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s