Kesiapan Indonesia untuk Mekanisme Kredit Karbon

Dilema Mekanisme Kredit Karbon untuk Bumi dan Pembangunan :
Kesiapan Indonesia untuk Mekanisme Kredit Karbon

Isu pemanasan global (global warming) muncul setelah para ilmuwan, khususnya di bidang atmosfer, mengamati data observasi temperatur permukaan bumi. Tercatat bahwa adanya kenaikan perbedaan temperatur yang cukup signifikan terutama setelah masa revolusi industri sejak tahun 1990. Pada saat itu, emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO), metana (CH), nitrogen oksida (NO), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs) dan sulfur hexaflourida (SF6) tidak terlalu tinggi, namun sejak pembangunan dan penggunaan energi fosil terus meningkat maka emisi gas rumah kaca tak dapat dibendung lagi.

Akibat dari pemanasan global ini, terjadi berbagai dampak bagi sistem kehidupan di bumi, mulai dari mencairnya gunung-gunung es di wilayah kutub yang berujung pada semakin tingginya muka air laut, perubahan pola curah hujan terutama di wilayah tropis, kekeringan di sejumlah tempat, dan lain sebagainya. Tentu semua perubahan yang terjadi banyak sekali menyebabkan kerugian yang sangat tinggi. Sektor ekonomi akhirnya menjadi dampak yang juga berkontribusi pada krisis finansial yang melanda akhir-akhir ini.

Untuk mengatasi berbagai dampak yang terjadi akibat pemanasan global, maka mitigasi perubahan iklim dianggap menjadi upaya penting. Mitigasi perubahan iklim dimaksudkan untuk mengendalikan laju dari pemanasan global dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama gas karbon. Kewajiban mengurangi gas karbon ini ditujukan pada negara-negara yang sangat berkontribusi mengemisikan gas karbon sejak era revolusi industri. Namun demikian, negara-negara lain pun dapat turut serta mengupayakan mitigasi dengan disertai apresiasi upaya yang dilakukan. Kesepakatan dalam permasalahan kewajiban menurunkan emisi karbon ini selanjutnya diatur dalam suatu protokol Kyoto.

Protokol Kyoto akhirnya memunculkan apa yang dinamakan dengan perdagangan karbon. Aktivitas ini melibatkan 169 negara mengikat secara hukum di tahun 2005. Perjanjian ini mewajibkan negara industri mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mereka seba¬nyak 5,2% di bawah kadar yang mereka lepaskan pada tahun 1990 dalam kurun waktu 5 tahun (mulai 2008-2012).

Setelah melalui perdebatan panjang, Protokol Kyoto menyetujui tiga mekanisme lentur untuk membantu negara industri menekan emisi, yaitu: Implementasi Bersama (Joint Implementation/JI), Perdagangan Emisi (Emission Trading/ET) dan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM). Perdagangan emisi (Emission Trading-ET) adalah sistem transaksi yang mengijinkan negara maju/industri saling membeli atau menjual kredit karbon untuk memenuhi kewajibannya.

Karena terikat kewajiban dalam Protokol Kyoto, maka setiap negara maju/industri mempunyai batas total emisi GRK yang boleh dihasilkan dalam satu tahun. Implementasi bersama (Joint Implementation-JI), mengijinkan negara maju/industri memperoleh kredit karbon melalui proyek-proyek yang menurunkan emisi gas rumah kaca, bersama negara maju/industri lainnya.

Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism-CDM), adalah transaksi berbasis proyek yang dilakukan negara maju/industri di negara miskin/berkembang. CDM adalah satu-satunya mekanisme Protokol Kyoto yang melibatkan negara berkembang. Setiap upaya penurunan emisi yang setara dengan satu ton karbon akan diganjar satu Certified Emissions Reductions (CERs).

Di bawah peraturan Protokol Kyoto inilah pasar karbon terbesar di dunia lahir. Secara sederhana, laju emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, bisa diturunkan dengan cara membeli kredit karbon atau membayar proyek yang me¬ngurangi, menetralisir atau menyerap emisi gas rumah kaca, melalui lembaran sertifikat semacam surat berharga yang beredar di pasar karbon. Karbon disini merujuk kepada enam gas rumah kaca yang dianggap mempunyai peran besar dalam pema¬nasan global, yaitu karbondioksida (CO), metana (CH), nitrogen oksida (NO), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs) dan sulfur hexaflourida (SF6).

Apa yang menjadi dilema bahwa karbon kredit dapat menghambat sejumlah industri di negara maju? 

Nilai kredit karbon (carbon credit) yang diusahakan saat ini masih dikatakan lebih rendah dibandingkan nilai produksi dengan mengemisikan gas karbon. Untuk itu, berbagai kegiatan pembangunan sebetulnya memerlukan kemajuan yang cepat, sedangkan kewajiban untuk mengusahakan adanya kredit karbon sungguh menghambat proses produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah negara yang berkewajiban menurunkan emisi karbon lebih memilih membeli kredit karbon yang nilainya jauh lebih rendah tersebut.

Kewajiban semua pihak yang merasa berkewajiban melindungi bumi adalah mencari cara atau metode untuk mengimbangi laju pemanasan global dan juga laju pembangunan industri. Saat ini, beberapa metode berhasil diterapkan walaupun masih memiliki efisiensi yang belum maksimal.

Teknologi Carbon capture and storage (CCS) yang dikombinasikan ke emitter gas karbon menjadi salah satu metode tersebut. Teknologi ini mampu menangkap karbon yang terbuang dan menyimpan di bawah permukaan tanah. Setelah itu, penyimpanan karbon yang semakin banyak akan menyebabkan timbulnya energi baru yang dapat dimanfaatkan pada proses yang lebih lanjut. Namun, teknologi semacam ini masih terbilang mahal dan masih jarang diterapkan. Inilah yang masih menjadi kendala dalam keberlanjutannya.

Bagaimana kesiapan dan potensi Indonesia akan lahirnya pasar karbon?

Indonesia sebenarnya masih belum siap dalam memanfaatkan kredit karbon(carbon credits) untuk menjaga hutan tropis, karena peraturan-peraturan dan regulasi kredit karbon di Indonesia masih belum siap. Padahal, dengan adanya kredit karbon (carbon credits), Indonesia mempunyai potensi memperoleh kompensasi miliaran dollar dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Sebagai catatan, berdasarkan penelitian yang disponsori oleh Islamic Development Bank, 84 persen emisi karbon di Indonesia berasal dari deforestasi, kebakaran hutan dan degradasi lahan (Susandi, 2007).

Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan mengenai carbon credits (kredit karbon) masih dalam perkembangan oleh pemerintah. Menurut Bank Dunia, sebenarnya sampai saat ini sudah banyak program atau proyek kehutanan dalam rangka karbon kredit (carbon credits) dengan tingkat kemajuan yang bervariasi, artinya sebagian besar belum sampai titik pencapaian tujuan.

Tidak saja hutan, kemampuan laut Indonesia dalam menyerap karbon juga tinggi. Oleh karena itu, potensi laut Indonesia dengan banyaknya terumbu karang yang menyerap karbon tersebut, dapat meningkatkan potensi penjualan karbon kredit. Melalui WOC (World Ocean Conference) yang diselenggarakan Mei 2009 di Manado lalu sebenarnya menjadi ajang promosi pada dunia internasional mengenai potensi Indonesia dalam sektor kelautan untuk proyek kredit karbon.

Mudah-mudahan mekanisme kredit karbon yang sudah berjalan ini bukan sebagai kepentingan bisnis belaka, namun terdapat manfaat yang sangat bijak bagi kelestarian bumi. Apapun harus selalu diusahakan, termasuk oleh Indonesia, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut lingkungan.


Dr. Armi Susandi, MT.
Ketua Program Studi Meteorologi dan Wakil Ketua Pokja Adaptasi di DNPI

Tulisan ini telah dimuat pada Diplomacy Magazine Edisi #1 , 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s