Isu-isu Kebudayaan dalam Perspektif Diplomasi

Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah kebudayaan seringkali hanya dimaknai sebagai hal-hal yang menyangkut seni dan kesenian saja. Padahal pengertian kebudayaan dapat juga meliputi segala hal yang dikerjakan dan diperoleh oleh manusia melalui cara belajar. Kebudayaan bisa juga diartikan sebagai pola tertentu tentang pengetahuan, kepercayaan, tingkahlaku yang didasarkan pada pemikiran simbolik dan pembelajaran sosial, bisa juga sebagai seperangkat sikap, nilai dan tindakan yang ditandai (secara sedemikian rupa) dalam lembaga, organisasi ataupun kelompok.

Pada waktu istilah tersebut muncul pertama kali di abad 18-19 di daratan Eropa, pengertiannya terkait dengan upaya manusia dalam bercocoktanam atau perbaikan, seperti yang dikenal kemudian sebagai agriculture atau horticulture. Lalu menjadi sering dipahami sebagai sistem dan nilai-nilai pendidikan, dan kemudian menjadi bagian dari aspirasi ataupun cita-cita kebangsaan.

Dalam perbedaan semacam itu, pengertian kebudayaan yang melulu hanya berkait dengan seni atau kesenian kita sebut dengan pengertian mikro, sedangkan pengertian yang lebih luas kita sebut saja sebagai pengertian makro.

Kebudayaan Sebagai Alat (akibat) Diplomasi

Terdapat sejumlah isu kebudayaan yang dipakai untuk menangani masalah diplomasi. Kita lihat bagaimana seperangkat tindakan yang berbasis budaya justru dimanfaatkan untuk diplomasi, baik untuk memenangkan peperangan atau menalukkan lawan, ada juga yang untuk membangun perdamaian.

Pada tahun 1989 ketika Amerika Serikat(AS) akan menaklukkan penguasa Panama, Jenderal Manuel Noriega, atau yang populer dengan sebutan Jenderal Bermuka Nanas, maka tentara AS memanfaatkan teknologi pemancar audio-visual untuk mengelabuhi penonton TV Panama. Dengan membangun pemancar televisi di atas pesawat, tentara AS menayangkan siaran dengan nuansa Panama, baik dari wajah penyiar, logat bahasa maupun berita pada umumnya.

Misi tentara AS tersebut adalah untuk memblokir televisi pemerintah dan menggantikan dengan pesan-pesan pro Amerika. Mereka melakukan psywar, perang urat-syaraf. Dengan cara itu AS berhasil melengserkan Noriega. Suatu cara efektif dalam memanfaatkan isu kebudayaan untuk misi-misi diplomasi.

Contoh lain yang amat legendaris adalah kasus Snouck Horgronye dalam menaklukkan Indonesia umumnya dan Aceh khususnya, melalui ”diplomasi Islam”. Snouck adalah seorang ilmuwan Belanda ahli tentang Islam. Penelitian disertasinya adalah tentang Prosesi haji di Mekkah. Agar dia bisa melakukan penelitian disertasinya itu di Mekkah dia mengganti namanya dengan Abdul Gaffar.

Pada tahun 1889 ia ditugaskan ke Hindia Belanda sebagai penasehat urusan bahasa-bahasa Timur dan Islam. Guna memuluskan tugasnya dan memperkuat penerimaan masyarakat, Snouck mengawini wanita Muslim pribumi secara Islam. Snouck melangsungkan perkawinannya dengan Sangkana, anak tunggal Raden Haji Muhammad Ta’ib, Penghulu Besar Ciamis.

Dari perkawinannya itu terlahir empat orang anak; Salmah, Umar, Aminah dan Ibrahim. Sesudah isteri pertamanya meninggal dunia tahun 1895, Snouck menikah lagi dengan Siti Sadiyah, putri Haji Muhammad Soe’eb pada tahun 1898. Pendek cerita, reputasi Snouck dalam disertasi tentang Islam, masuk agama Islam dan membangun keluarga Islam, menjadikannya sebagai seorang ahli tentang Islam.

Berdasarkan konsep Snouck, pemerintah kolonial Belanda dapat mengakhiri perlawanan rakyat Aceh dan meredam munculnya pergolakan-pergolakan di Hindia Belanda yang dimotori oleh umat Islam. Menurut Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai Doktrin Politik. Snouck meninggal pada tanggal 26 Juni 1936, dan dikenang sebagai ”dewa” dalam bidang Arabisme, Islamologi dan Orientalis. Sebagian orang menganggapnya sebagai pengkhianat Islam, sebagian lagi menerimanya sebagai mualaf yang berjasa menunjukkan beberapa kekurangan dalam Islam.

Hanya Allah yang maha tahu siapa sebenarnya Snouck, tetapi hikmah yang bisa kita catat adalah bahwa isu kebudayaan, yakni pemahaman tentang Islam, telah sedemikian rupa berhasil dipakai sebagai alat diplomasi oleh pemerintah kolonial Belanda.

Selain kasus-kasus legendaris semacam yang di atas tadi, banyak sekali contoh–contoh pemanfaatkan isu kebudayaan dalam diplomasi yang seringkali bersifat vulgar. Stigmatisasi atau labelisiasi negatif terhadap lawan adalah contoh yang paling populer.

Ketika Baghdad diserang oleh Amerika beberapa tahun yang lalu serta merta kita mengutuk Amerika sebagai setan, kafir dan lain sebagainya. Sering kita lihat dalam pemberitaan media tentang foto-foto atau replika wajah para tokoh dunia menjadi bulan-bulanan para demonstran.

Begitu juga tindakan pembakaran bendera(musuh), adalah isu budaya vulgar yang sering mengiringi kemarahan internasional. Walaupun ”hanya” bendera, pembakaran terhadapnya dianggap sebagai simbol pelecehan bangsa. Tragedi Santa Cruz di Dilli, ketika prajurit ABRI ”membantai” sejumlah pemuda di Timor Timur, awalnya dipicu oleh ulah sejumlah pemuda yang membakar bendera Merah-Putih di depan para prajurit itu.

Prajurit negeri manapun pasti diajarkan menghormati negara dan bangsanya melalui simbolisasi pada benderanya. Prajurit mana pun akan bereaksi keras ketika melihat bendera tercintanya dirusak orang.
Masih banyak lagi contoh kasus mengenai penggunaan isu kebudayaan sebagai alat diplomasi, terutama untuk menciptakan perdamaian. Kita sering mendengar mengenai pengiriman missi kesenian ke negara lawan untuk menciptakan upaya perbaikan hubungan diplomatik.

Misalnya, selama dua tahun terakhir ini, Korea Utara Lorut) yang komunis dan miskin itu ternyata telah mengundang beberapa kali musisi besar dari Amerika. Kim Jong Il presiden mereka itu ternyata penggemar berat Elvis Presley, dan anaknya, Kim Jong-Chol, ternyata adalah pengagum fanatik Eric Clapton. Awal tahun ini Eric Clapton, gitarist kenamaan Amerika itu sempat manggung di Pyongyang, hampir bersamaan dengan rombongan New York Philharmonic. Padahal pandangan resmi pemerintah Korut terhadap musik semacam itu dianggap sebagai ”polusi” ideologi. Satu contoh nyata tentang isu kebudayaan sebagai media diplomasi.

Substansi dari analisis di atas sesungguhnya dapat pula kita cermati dalam Al Quran. Dalam surat Al Hujuraat ayat 13 telah difirmankan yang artinya kurang lebih sebagai berikut;

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Artinya, perbedaan dalam masyarakat manusia adalah merupakan hal yang wajar, dan justru harus kita pakai sebagai bahan untuk memahami kebesaran Allah SWT. Perbedaan antar bangsa adalah keniscayaan yang harus kita hadapi secara seksama dan bijaksana.

Tentu saja pengartian saling mengenal tidak harus diartikan secara tekstual, hanya saling mengetahui saja, melainkan juga perlunya upaya saling menghargai. Kesaling-pahaman(mutual understanding) terhadap perbedaan ternyata tidak cukup untuk memastikan terciptanya perdamaian. Kesaling-pahaman haruslah juga diikuti oleh kesaling-hormatan (mutual-respect), sehingga setiap pihak dapat mengendalikan diri, saling menjauhkan diri dari perilaku dzalim.

Apabila diplomasi dapat diartikan sebagai upaya mengurusi hubungan antar-negara maka diplomasi dapat juga dimaknai sebagai manajemen komunikasi, yaitu sebagai upaya manusia dalam mengelola cara berhubungan dengan sesama(hablum min annas). Tentu ada ukuran baik buruk dalam hubungan antar-manusia, dan tentu saja upaya yang semestinya dilakukan adalah untuk memelihara kebaikan. Dalam pengertian yang terakhir itu, diplomasi bisa juga berarti sebagai manajemen konflik, sebagai upaya mencegah atau menanggulangi terjadi konflik.

Banyak sekali ajaran-ajaran tentang silaturrahim dan perlunya pemahaman tentang ukhuwwah insaniah dalam hadits maupun ajaran Islami sehari-hari, yang menunjukkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati sesama manusia. Islam itu sendiri secara harafiah mengartikan rahmat keselamatan, perdamaian, bagi seluruh alam. Dalam Islam, memutus tali silaturrahim bukan saja mencerminkan keputusasaan sosial melainkan juga dianggap sebagai dosa. Islam mengajarkan untuk senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama, untuk memelihara hidup dalam ketentraman.

Prosesi haji dan umroh di tanah suci yang melibatkan jutaan orang dari berbagai bangsa dan negara, yang mempertemukan berbagai kebudayaan dan bahasa, merupakan pelajaran penting untuk memaknai bagaimana diplomasi (sebagai cara mengelola hubungan antar bangsa) sebaiknya diisi oleh upaya saling memahami dan saling menghormati oleh sesama umat.

Prosesi haji bahkan tidak saja merupakan upacara napak tilas melainkan juga menjadi bagian dari rukun Islam, yaitu sebagai bagian dari inti keimanan kita, inti dari ajaran keselamatan yang kita yakini. Oleh karena itu, kalau isu-isu kebudayaan dalam diplomasi kita pahami lebih mendalam melalui perspektif Islam, baik isu sebagai penyebab maupun sebagai akibat dari diplomasi, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai isu kebudayaan yang beradab, yang membawa keselamatan bagi semua orang, bukan yang mendatangkan mala petaka.

Dari sisi dakwah Islam, prosesi haji dapat juga diartikan sebagai implementasi Diplomasi Kebudayaan dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Bertemunya berbagai suku bangsa dengan berbagai budaya yang berbeda-beda membuat setiap orang yang terlibat dalam prosesi tersebut secara sedemikian rupa mengelola komunikasi dengan orang lain, dengan harapan dapat memberi manfaat bagi sebanyak-banyak orang.

Suatu tindakan diplomasi yang sungguh amat beradab, karena diplomasi semacam itu meninggikan derajat manusia. Dalam berhaji kita tak lagi mempedulikan apakah saudara kita itu dari Amerika atau dari Iran, apakah mereka itu dari Cina atau dari Taiwan, apakah mereka itu Batak atau Papua, kita pun tak mempedulikan lagi soal Syiah atau Sunni, yang ada adalah kepedulian untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, kepada Penguasa seluruh kekuasaan alam.


oleh :
Dr. Tulus Warsito
Guru Besar UMY ; Dosen pengajar mata kuliah Metodologi Ilmu Politik di jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY, merupakan mantan dekan fisipol periode 2004-2009.

Tulisan ini telah dimuat pada Diplomacy Magazine Edisi 1 , 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s