Transformasi Pers dan Globalisasi di Indonesia

Pada masa Orde baru, pers dikendalikan dan tidak boleh mengancam pemerintah, Kebabasan pers berawal dari lengsernya rezim orde baru pada saat reformasai tahun 1998 pers mendapatkan haknya untuk memberikan berbagai macam pemberitaan, kejadian-kejadian aktual, faktual, menarik, untuk di publikasikan, tekanan dari pemerintah mengenai pers untuk tunduk tidak lagi di takutkan, di khawatirkan akan mendapat kutukan dan kekejaman penguasa.

Sebab, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, sebagaimana di ketahui, ini merupakan peluang bagi kebebasan pers yang di tinggalkan-nya pada masa keterpurukan pers sebelum reformasi di Indonesia .

Kebebasan pers adalah rupa dari sistem demokrasi yang melibatkan masyarakat. Masyarakat merupakan objek politik, namun kebebasan untuk mengetahui perjalanan kepeminpinan merupakan hak mereka untuk terbebas dari paham konservatif tentang kehidupan pemerintah dan non pemerintah.

Pada dasarnya pers bersifat netral, transparan di sesuaikan dengan fenomena, tannpa dramatisasi kata-kata fiktif sebab pers adalah instrumen penentu sebuah kehancuran dan keberhasilah suatu bangsa dan negara.

Netralitas dan transparansi kebebasan pers merupakan hak masyarakat untuk tahu dan menerima informasi dengan benar seperti: Hak menerima informasi dengan benar di lindungi undang-undang hak asasi manusia (UU HAM), pasal 19, yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat melalui midia apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Namun begitu, kebebasan yang di maksud juga harus dilihat dari sisi orang lain yang juga tidak boleh terlanggar hak-hak pribadi dan kehidupannya.

Panutan sistem demokrasi menjadi tujuan utama negara Indonesia yang menginginkan berbagai macam kebebasan,tidak hanya kebebasan pers melainkan kebebasan dalam perdagangan, tekhnologi, pemasaran, dan sebagainya, sehingga terciptalah konsep globalisasi yang merupakan adopsian, penciplakan dari negara Amerik Serikat yang menjadi kiblat negara Indonesia. Dengan kata lain ”Amerika kencing ‘nungging’, Indonesia menirukannya, tapi bukan ‘nungging’ justru terpleset dan mencium kencingnya sendiri” sebab gagalnya praktek globalisasi.

Pemeran utama globalisasi adalah kaum kapitalis yang bertumpu pada kepemilikan modal. Modal yang banyak dapat menciptakan berbagai macam perusahaan-perusahaan megah, sehingga tertidaslah kaum proletar-proletar, masyarakat miskin hanya di jadikan pelengkap dalam struktur sosial belaka.

Peralihan pers ke tangan non-pers tidak dapat di hindari, sebab informasi sangatlah penting bagi kaaum kapitalis untuk mengendalikan berbagai kebebasan. Intervensi kepitalis di pers sudah menjadi penentu pada apa yang harus diterbitkan untuk menjadi informasi penting padahal hanyalah untuk mempromosikan pribadinya sendiri.

Dewasa ini, informasi merupakan komoditas primer yang di butuhkan seiring dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi, sehingga lazim dikatakan, peradaban saat ini, merupakan peradaban masyarakat informasi. Menurut Ziauddin Sardar, informasi bukan hanya sekedar menjadi kebutuhan, melainkan juga dapat menjadi sumber kekuasaan, tekhnologi informasi merupakan alat terpenting untuk memanipulasi dan alat kendali.

Dan sudah menjadi pendapat umum bahwa siapa yang menguasai informasi dialah yang menjadi penguasa masa depan. Melihat pentingnya informasi, peranan wartawan pun sangat penting karena wartawan yang memburu berita, meliput, dan di terbitkan. Di mana terjadi peristiwa, di situlah wartawan ada. Kata, M.L Stein (1993:5) ”seperti mata dan telinga para pembaca suatu harian”.

Globalisasi dan pers merupakan relevansi erat antara keduanya, globalisasi di ibaratkan sebagai aktor atau lakon yang bebas berekspresi, salah satunya melalui kebebasab perekonomian dan teknologi, sementara pers juga di ibaratkan sebagai instrumen untuk menyajikan berbagai kegiatan lakon kepada khalayak untuk di ketahui.

Netralitas pers sangat dibutuhkan karena orde baru sudah terlewatkan yang semua pers bergantung pada pemerintah atau berpihak pada partai politik tertentu, sehingga globalisasi dan kebebasan pers saling berkaitan untuk memberikan nuansa baru dalam kehidupan sekarang. Namun sekarang pers mengalami perubahan signifikan dan menyalahi ideologi pers itu sendiri, perubahan itu terjadi karena beberap faktor.

Pertama, faktor kapitalisme yang dapat menguasai segala hal. Kedua, faktor intervensi konglomerat sangat menentukan bagi lahirnya pemberitaan yang bisa menyalahi atau melenceng dari nilai-nilai jurnalistik untuk kepentingan diri sendiri. Ketiga, faktor yang bermula pada orang-orang pers yang mementingkan keuntugan belaka dari pada harus menegakkan nilai-nilai itu sendiri. Dan ini sebenarnya bukan untuk menjadikan demokrasi yang identik dengan kebebasan, melainkan sebuah kehancuran sebab penafsiran mengenai “KEBEBASAN” hanya di di pahami sebatas kata yang bermakna tunggal.

Pers yang ideal demi tegaknya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis adalah pers bebas yang difungsikan oleh jurnalis-jurnalis professional bersama lahirnya globalisasi. Profesionalisme yang menjadi esensi jurnalis dalam institusi pers bebas itu berfungsi menjaga dihormatinya hak setiap warga masyarakat untuk tidak di mobilisasi oleh kepentingan politisi dan filterisasi terhadap perjalanan globalisasi sangat menentukan bagi martabat bangsa dan negara.


oleh :
Mohammad Siddiq

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s