Workshop Tata Laksana Perjanjian Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah


Foto Kiri : Diar Nurbintoro memaparkan materi workshop.
Foto Kanan : Delegasi dari UMY foto bersama dengan Diar Nurbintoro, dari kiri ke kanan Bromo Yudo W., Ashabul Yamin, Mohammad Ichsan, Dar Nurbintoro, Achmad Zulfikar, Aditya Maulana Hasymi, dan Fariz Abi Karami.

Hari ketiga (Rabu, 11 Mei 2011) Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia diisi oleh pemaparan workshop Perjanjian Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Acara yang di hadiri oleh Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia ini berlangsung cukup meriah. Acara ini diadakan atas kerjasama FISIPOL UNISRI Surakarta, Direktorat Hukum, dan Perjanjian Internasional RI, beserta Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia.

Workshop dibuka dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Slamet Riyadi Solo, Djoko Pramono S.Sos., M.Si. Beliau menekankan tentang pentingnya kosnsistensi dalam perjanjian luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena salah satu poin yang dianggap kurang selama ini adalah adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di samping itu keterbatasan SDM juga menjadi poin minus dalam tata laksana perjanjian luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Masuk ke inti acara yaitu workshop tata laksana hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah oleh Diar Nurbintoro, selaku Direktorat Jendaral Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI. Workshop ini dilakukan dalam dua sesi yakni sesi pertama beliau membahas Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Polugri Indonesia, kemudian sesi kedua membahas Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional.

Dalam pemaparannya beliau menyatakan bahwa tata laksana hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah dimulai dari adanya multitrack diplomacy berlanjut pada total diplomacy dan diakhiri oleh one door diplomacy.

Diar Nurbiantoro juga menggarisbawahi bahwa diperlukan kerjasama antar-komunitas pusat karena selama ini selalu ada kaitan politik dalam setiap perjanjian hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan clash dan kesulitan dalam mengkoordinasi di kalangan
pemerintah.

Diakhir pemaparannya bapak Diar Nurbiantoro menegasakan perlunya setiap daerah untuk membuat perjanjian atas nama Negara bukan atas nama daerah karena setiap perjanjian internasional hanya diakui oleh dunia internasional apabila perjanjian tersebut dibuat atas nama Negara.

Setelah workshop berakhir delegasi diberi kesempatan untuk foto bersama bapak Diar Nurbintoro, kesempatan ini tentu saja tidak disia-siakan oleh delegasi. Pada awal tulisan ini tentunya anda dapat melihat foto delegasi dari UMY berfoto dengan bapak Diar Nurbintoro. (Aditya Maulana Hasymi)

Materi Workshop Tata Laksana Perjanjian Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah :
Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Polugri Indonesia
(Sesi I) oleh Diar Nurbintoro
Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional
(Sesi II) oleh Diar Nurbintoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s