Dilema PLTN di Indonesia

Beberapa bulan terakhir ini nama distrik Fukushima, Daichi yang terletak di Prefektur Miyagi sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi bahkan mungkin di seluruh dunia. Nama tersebut menjadi terkenal tidak lain sebab pasca terjadinya gempa yang disertai tsunami yang meluluh lantahkan daerah tersebut pertengahan Maret kemarin. Celakanya, gempa serta tsunami yang terjadi menimpa sebuah daerah yang memiliki Reaktor Nuklir untuk Pembangkit Listrik.

Kebocoran pada reaktor nuklir pun terjadi pasca bencana tersebut hingga Jepang ditetapkan Darurat Nuklir dan banyak Negara mengeluarkan Travel Warning dan memboikot produk-produk pangan dari negeri “matahari terbit” tersebut dan sampai detik ini pun, Jepang masih kewalahan menangani kebocoran tersebut.

Jepang merupakan salah satu Negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa dan soal penerapan teknologi, Negara yang satu ini tidak perlu diragukan lagi kehebatannya. Jepang juga dikenal merupakan Negara yang sangat serius dalam soal pembangunan. Tetapi sehebat-hebatnya Jepang, mereka juga kewalahan dalam persoalan penanganan nuklir.

Nuklir di Indonesia?

Dari beberapa tahun ke belakang sampai saat ini, acapkali kita dengar berbagai wacana bahwa sudah saatnyalah Indonesia mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal itu dikarenakan berbagai pembangkit listrik yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tahun pertumbuhan penduduknya bertambah dan nuklir merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Namun pernahkah terpikirkan oleh kita betapa jauh berbahayanya reaktor nuklir jika dibangun di Indonesia?

Indonesia secara umum merupakan Negara yang ditakdirkan “senasib” seperti Jepang, yaitu sama-sama berada di “Ring of Fire”, yaitu daerah yang terletak di atas lempeng-lempeng bumi yang artinya daerah tersebut rawan akan terjadinya bencana alam seperti gempa dan tsunami.

Namun ada juga daerah di Indonesia yang tidak terletak di “Ring of Fire” yaitu di pulau Kalimantan dan jika PLTN dibangun di sana dijamin akan aman dari bencana gempa dan tsunami. Namun seandainya pun PLTN dibangun di Kalimantan tentu sasaran pembangunannya tidak tepat karena justru kebutuhan energi terbesar ada di Pulau Jawa dan sialnya, pulau Jawa tergolong daerah yang rawan bencana. Kemudian dicarilah daerah yang walaupun berada di pulau Jawa namun masih tergolong aman. Muncullah wacana untuk membangun reaktor nuklir di Jepara karena di daerah tersebut masih tergolong cukup relatif aman dari bencana.

Namun hal tersebut tidak kemudian memecahkan masalah karena ada masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar permasalah letak geografis daerah aman dari bencana, yaitu permasalahan bobroknya birokrasi di negeri kita ini!

Keajaiban Birokrasi Indonesia

Kita ketahui bersama bahwa saat ini di negeri kita ini, birokrasi sudah tidak beres. Bahkan sudah bukan rahasia lagi jika slogan birokrasi di negeri ini adalah “kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”. Busuknya birokrasi di negeri kita ini juga terbukti dari parahnya pembangunan proyek-proyek fasilitas publik yang ada di negeri ini, seperti jalan raya, gedung-gedung dan masih banyak lagi. Kita dapat lihat banyak kasus di berbagai daerah dimana proyek pembangunan jalan yang baru 2 atau 3 tahun dipakai ternyata kembali rusak.

Hal tersebut juga tidak jauh berbeda terjadi di proyek pembangunan gedung-gedung maupun proyek-proyek lainnya yang melibatkan instansi pemerintah baik proyek secara fisik maupun proyek pengadaan barang-barang. Hobi “menyunat” uang proyek di negeri ini seperti sudah sangat akut dan lihat saja hasilnya, kualitas infrastruktur di negeri ini jelek sekali. Dan bayangkan saja apa yang akan terjadi dengan sebuah reaktor nuklir yang ketika dibangun dana pembangunannya sudah dipotong sana-sini?

Dana untuk pembangunan sebuah reaktor nuklir sudah pasti akan menelan biaya yang tidak sedikit dan untuk di Indonesia, dana proyek yang tidak sedikit sudah pasti akan menjadi lahan yang subur untuk para Birokrat dan Kontraktor yang terlibat dalam proyek untuk melakukan “sunat massal” dan bagi-bagi uang dana proyek yang besar tersebut. Dan akibatnya sudah dapat dipastikan kualitas reaktor nuklir yang telah dibangun akan menurun dan bisa-bisa walaupun tidak terjadi bencana gempa ataupun tsunami, reaktor nuklir tersebut bocor dan tentu hal tersebut akan sangat berbahaya. Kita tentu tidak ingin bencana Chernobyl terjadi di Negara kita ini.

Sebetulnya wajar-wajar saja apabila Indonesia ingin membangun sebuah reaktor nuklir, terlebih lagi Indonesia tergolong memiliki cukup SDM yang mumpuni dan berkualitas. Namun yang menjadi permasalahan bukan dari aspek kemampuan SDM tetapi masih bobroknya birokrasi di Negara kita. Tentu alangkah baiknya jika Negara kita memperbaiki dahulu sistem yang bobrok ini. Logikanya, Jepang saja yang serius dalam hal pembangunan kewalahan juga menangani nuklir apalagi Indonesia yang lebih banyak tidak seriusnya!


oleh :
Al-Sadad Rudi
Mahasiswa HI UMY 2008

Tulisan ini telah dimuat pada IRN Mading Edisi 8, April 2011 halaman 2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s